Kabupaten Kolaka Timur – Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu di Tirawuta, Sabtu (20/9/2025). Acara ini dihadiri jajaran Bawaslu Kolaka Timur, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, KPU Kolaka Timur, serta Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sekretaris Daerah Kolaka Timur, La Fala, S.E., yang hadir mewakili Bupati menegaskan, bahwa Bawaslu bukan hanya sekadar lembaga pengawas pemilu, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi.
Hal senada disampaikan Plt Ketua Bawaslu Kolaka Timur, Harry Sukma Pradinata. Ia menekankan pentingnya kegiatan penguatan kelembagaan sebagai wadah peningkatan kapasitas sekaligus mempererat koordinasi antar-stakeholder dalam penyelenggaraan pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, dalam kesempatan yang sama menyoroti persoalan rekrutmen penyelenggara pemilu yang selama ini dinilai masih serba terburu-buru. Menurutnya, pola rekrutmen “kebut semalam” hanya menghasilkan kualitas seadanya dan berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi.
“Kalau kita ingin demokrasi kita lebih baik di masa yang akan datang, maka salah satu indikatornya adalah memperbaiki kualitas pemilu. Bukan hanya penyelenggaraannya, tetapi juga instrumennya harus kita tata dan benahi jauh-jauh sebelum pemilu,” tegas Bahtra.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh penyelenggara pemilu menjadi hal yang mutlak.
“Kami dari Komisi II nanti mudah-mudahan akan terus memberikan support dari sisi anggaran, agar pelatihan dan rapat teman-teman Bawaslu dalam perbaikan SDM bisa terus dilakukan,” ujarnya.
Lebih jauh, Bahtra mengusulkan adanya wadah khusus berupa sekolah untuk mencetak SDM penyelenggara pemilu.
“Kita harus mengadakan semacam sekolah-sekolah untuk peningkatan SDM penyelenggara pemilu. Sehingga ketika perekrutan dilakukan, baik di tingkat kecamatan, desa, maupun TPS, SDM sudah tersedia,” jelasnya.
Kegiatan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pihak keamanan, KPU, dan Bawaslu dalam memperkuat pengawasan pemilu di tingkat daerah demi terwujudnya pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
