Kabupaten Koltim – Aktivitas pertambangan nikel di Desa Taore, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) benar-benar jadi perhatian.
Puluhan hektar lahan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Toshida Indonesi kini tergarap luas, jauh lebih besar dibandingkan tahun 2024 lalu yang hanya sekitar 100 meter dari perbatasan Kolaka–Koltim.
Parahnya, aktivitas penambangan ‘senyap’ tersebut berjalan tanpa koordinasi dan transparansi terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Koltim.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Koltim, Agung Saula saat dikonfirmasi Senin (13/10/2025) menyebutkan, bahwa pihak perusahaan sama sekali tidak pernah berkomunikasi atau memberikan laporan resmi soal kegiatan pertambangan di wilayah Koltim.
Menurutnya, sikap tertutup perusahaan itu tidak hanya melanggar prinsip kemitraan, tetapi juga bisa berdampak pada hilangnya potensi kontribusi daerah dari aktivitas penambangan yang sudah berjalan. Dan juga hilangnya manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal.
Oleh karena itu, Agung meminta kepada DPRD Koltim untuk tidak berdiam diri. Sebagai lembaga legislatif yang menjadi garda terdepan dalam pengawasan sumber daya alam daerah agar segera memanggil pihak PT Toshida dan menanyakan apa yang sudah mereka lakukan di Koltim, dan berapa sebenarnya hasil eksploitasi mereka selama dua tahun terakhir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Koltim, Aris Prasetyo mengaku belum menerima satu pun laporan resmi dari pemerintah daerah maupun masyarakat terkait aktivitas PT Toshida Indonesia di Desa Taore.
“Sampai sekarang belum ada surat atau usulan yang masuk ke DPRD terkait permintaan hearing terhadap PT Toshida,” katanya, Senin (13/10/2025).
Lebih mengejutkan, Aris yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Aere justru mengetahui adanya aktivitas tambang di wilayah Taore melalui pemberitaan media.
“Saya memang pernah dengar kabar bahwa Aere akan ada tambang. Tapi apakah sudah beroperasi, saya tidak tahu. Justru kami tahu dari berita,” ujarnya.
Bergeraknya aktivitas pertambangan nikel hingga sikap tertutup dari PT Toshida memperlihatkan lemahnya koordinasi antara lembaga daerah.
Tindakan agresif pertambangan di Taore bisa membawa resiko besar bagi daerah Koltim jika kondisi demikian dibiarkan. Terutama, pada potensi eksploitasi tanpa kendali. Sumber Daya Alam mengalir keluar tanpa kontribusi yang seimbang bagi masyarakat setempat.
Keterbukaan data, koordinasi lintas wilayah, serta pengawasan dari DPRD menjadi kunci agar kekayaan alam Kolaka Timur tidak hanya menjadi cerita tanpa manfaat bagi rakyatnya.
