Kolaka Timur — Rentetan kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Kolaka Timur dalam waktu yang berdekatan. Dalam rentang hanya tiga hari, kebakaran melanda Kelurahan Welala, Kecamatan Ladongi, serta Desa Simbune. Peristiwa ini menguji kesiapan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kolaka Timur yang harus bekerja di tengah keterbatasan armada dan sarana pendukung.
Kebakaran terbaru terjadi di Desa Simbune. Dalam video yang diunggah akun Facebook koltimnews, terlihat sejumlah warga menyaksikan kebakaran lahan yang terus membesar. Warga berupaya mencegah api meluas dengan peralatan seadanya sembari menunggu petugas tiba di lokasi.
Tiga hari sebelumnya, kebakaran juga terjadi di Lingkungan V, Kelurahan Welala. Api menghanguskan dua unit rumah warga dan sempat merembet ke area perkebunan. Meski menimbulkan kerugian materiil, kedua peristiwa tersebut dipastikan tidak menelan korban jiwa.
Dikonfirmasi Rabu (21/01/2026), Analis Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur, Hery Setyanoto, S.Kom, menjelaskan bahwa dari sisi sumber daya manusia, Damkar Kolaka Timur tidak mengalami kendala berarti.
“Untuk masalah SDM, alhamdulillah anggota kami sudah berstatus Pemadam I dan cukup. Permasalahan utama kami adalah sarana dan prasarana,” ujar Hery.
Ia menyebutkan, armada pemadam kebakaran yang dimiliki saat ini merupakan pengadaan sejak tahun 2015 dan hingga sekarang belum ada penambahan unit. Kondisi tersebut berdampak pada kecepatan respons di lapangan.
“Armada kami pengadaan 2015. Sampai sekarang belum ada penambahan. Sangat minim, baik armada maupun kelengkapan safety. Namun dengan kondisi seperti itu kami tetap menjalankan tugas tanpa menjadikan keterbatasan sebagai alasan,” tegasnya.
Menanggapi penilaian masyarakat yang menilai Damkar lambat tiba di lokasi, Hery menjelaskan bahwa standar waktu tanggap atau response time Damkar Kolaka Timur adalah 15 menit sejak laporan diterima. Namun kondisi jarak dan infrastruktur jalan menjadi tantangan tersendiri.
“Respon time kami 15 menit. Kondisi jalan dari sini ke Ladongi memakan waktu. Seandainya kami memiliki armada lain, kami sudah merencanakan pendirian posko di Lambandia–Aere, Poli-polia–Dangia, serta Ladongi–Loea. Tapi kalau hanya membangun pos tanpa armada, untuk apa juga,” katanya.
Hery mengungkapkan, pengajuan penambahan armada telah berulang kali dilakukan, bahkan sebelum pimpinan Satpol PP Damkar saat ini menjabat. Terakhir, pengajuan kembali dilakukan pada tahun 2025, namun belum terealisasi.
Pada kebakaran di Simbune, Damkar Kolaka Timur juga harus meminta bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur akibat keterbatasan suplai air.
“Anggota di lapangan kewalahan. Saat kami meninggalkan titik api untuk mengisi air, api justru semakin besar. Karena itu saya berinisiatif meminta bantuan BPBD agar membantu suplai air,” jelas Hery.
Ia menegaskan bahwa fokus utama Damkar adalah mencegah api menyebar ke kawasan permukiman. “Yang kami kejar itu jangan sampai api menyebar ke pemukiman,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kolaka Timur, Dewa Made Ratmawan, S.ST., MT., menjelaskan bahwa pihaknya membagi wilayah dan tugas dengan Damkar. Damkar lebih intens menangani kebakaran permukiman, sementara BPBD fokus pada bencana yang ditimbulkan oleh faktor alam seperti banjir dan angin kencang.
“Untuk kebakaran pemukiman, itu domainnya Pol PP Damkar. Tetapi kalau dalam penanganannya teman-teman membutuhkan bantuan, kami bantu,” kata Dewa.
Ia memastikan bahwa dalam kebakaran di Welala dan Simbune tidak terdapat korban jiwa. Terkait armada, Dewa menjelaskan bahwa kendaraan yang dimiliki BPBD pada dasarnya adalah mobil tangki air.
“Armada kami sebenarnya hanya tangki air. Tujuannya untuk suplai air bersih, termasuk pendistribusian air bersih saat terjadi kekeringan,” jelasnya.
Dewa juga menyampaikan bahwa jika terdapat penganggaran atau bantuan peralatan ke depan, pihak BPBD berharap turut mendapat dukungan.
“Seyogyanya kalau ada penganggaran atau bantuan peralatan, mungkin kami juga bisa dibantu,” ujarnya.
Terkait pengajuan armada dan peralatan, Dewa menyebut pihaknya mengajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai induk BPBD di tingkat pusat, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
“Kalau di Pemda kita ketahui bersama APBD kita terbatas. Mobil pemadam perlu ditambahkan, tapi belum bisa tersahuti. Kami membangun komunikasi ke pusat, namun lagi-lagi di sana juga keterbatasan pembiayaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pada tahun 2025, BPBD Kolaka Timur mengurus pengajuan bantuan yang dimulai sejak 2024, salah satunya armada mobil tangki. Dalam proses tersebut, pihaknya sempat mendapatkan persetujuan untuk mobil serbaguna, namun hingga akhir 2025 bantuan tersebut belum terealisasi.
“Dalam kondisi efisiensi, pemerintah pusat juga melakukan efisiensi di kementerian dan lembaga. Tetapi kami tetap menjalin komunikasi agar ke depan ada bantuan peralatan dan lainnya,” pungkas Dewa.
Rentetan kebakaran dalam waktu singkat ini kembali menegaskan pentingnya penguatan armada, sarana, dan prasarana pemadam kebakaran di Kolaka Timur guna meningkatkan kecepatan respons dan meminimalkan dampak kebakaran bagi masyarakat.
