Kabupaten Kolaka Timur – Rapat koordinasi (rakor) birokrasi yang seharusnya menjadi forum penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, hingga kini tak kunjung digelar oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim).
Padahal, rakor merupakan jantung tata kelola pemerintahan. Melalui forum ini, arah pembangunan dapat diselaraskan dengan visi-misi kepala daerah sekaligus memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak dalam satu irama. Dengan demikian, keberadaan rakor menjadi semacam kompas yang mengarahkan perjalanan birokrasi agar tidak salah arah.
Rakor birokrasi bukan sekadar agenda seremonial. Ia merupakan ruang strategis untuk menyatukan kebijakan, mengevaluasi capaian program, serta mengatasi hambatan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemerintahan. Tanpa adanya forum koordinasi, roda birokrasi ibarat berjalan tanpa kendali setiap OPD berisiko bergerak sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.
Ketiadaan rakor birokrasi bisa membawa konsekuensi fatal. Program pembangunan yang seharusnya terintegrasi justru bisa tumpang tindih, penggunaan anggaran berpotensi boros, dan proyek strategis rawan mandek di tengah jalan. Bahkan, pelayanan publik yang merupakan hak dasar masyarakat dapat terganggu. Bila kondisi ini berlarut, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin tergerus.
Hingga berita ini diturunkan, Yosep Sahaka selaku Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Koltim belum juga menjadwalkan rakor birokrasi. Kondisi tersebut memunculkan spekulasi liar di masyarakat. Tidak sedikit yang menilai keterlambatan ini sebagai cerminan kebingungan Yosep dalam memimpin, terlebih ia memegang jabatan sebagai pucuk pimpinan daerah yang seharusnya mampu menggerakkan seluruh elemen birokrasi.
Spekulasi tidak berhenti pada alasan teknis. Sejumlah kalangan menduga penundaan itu dilatarbelakangi adanya “tekanan” internal yang membelenggu Yosep. Tekanan itu ditengarai datang dari berbagai arah kelompok kepentingan politik, kekuatan ekonomi tertentu, hingga faksi-faksi dalam tubuh birokrasi sendiri.
Akibatnya, Yosep dipersepsikan masyarakat seperti “terpasung”. Sebagai pemimpin yang berada dalam bayang-bayang tekanan, ia dinilai sulit mengambil keputusan tegas, apalagi mendorong inovasi pembangunan yang dibutuhkan daerah. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa roda pemerintahan Koltim bisa stagnan dalam jangka panjang.
“Jika memang ada tekanan, penting bagi kepala daerah untuk punya nyali. Ia harus berani menunjukkan ketegasan dan keberanian menghadapi intervensi, demi menjaga marwah pemerintahan serta memastikan pembangunan tetap berjalan,” ujar seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat juga menekankan bahwa efektivitas pemerintahan daerah sangat bergantung pada kepemimpinan. Seorang kepala daerah, kata mereka, harus mampu menggerakkan seluruh elemen birokrasi secara selaras dan terbebas dari intervensi yang merugikan. Tanpa keberanian tersebut, visi dan misi pemerintahan hanya akan menjadi jargon di atas kertas.
Lebih jauh, publik berharap Plt. Bupati segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan. Antara lain dengan mengaktifkan kembali forum koordinasi, memastikan seluruh OPD bekerja sesuai arah pembangunan, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Saat ini, Koltim tengah menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, hingga persoalan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh tantangan itu hanya bisa dihadapi dengan koordinasi yang solid dan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan.
Kondisi inilah yang membuat publik semakin khawatir dengan ketiadaan rakor birokrasi. Mereka menilai, tanpa forum koordinasi, jalannya pembangunan daerah akan tersendat, sementara masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya. Oleh karena itu, desakan agar Plt. Bupati segera menggelar rakor semakin menguat.
Harapan masyarakat sederhana, Yosep Sahaka mampu keluar dari bayang-bayang tekanan dan menunjukkan kepemimpinan sejati. Dengan begitu, birokrasi bisa bergerak kembali dalam satu irama, pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, dan kepentingan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama.
