Kabupaten Koltim – Polemik tambang nikel di Desa Taore, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) semakin memperlihatkan betapa timpangnya peran antara eksekutif dan legislatif di daerah.
Sejak persoalan ini mencuat ke publik, Pemerintah Daerah (Pemda) Koltim seolah berjuang sendirian. Sementara lembaga DPRD Koltim yang seharusnya menjadi mitra sekaligus pengawas justru diam membisu, seolah kehilangan fungsi dan ‘nyali politiknya’.
Tak satu pun anggota DPRD Koltim terdengar bersuara. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada sikap kelembagaan, bahkan tidak ada langkah konkret untuk menelusuri akar persoalan.
Padahal, publik menanti sikap tegas dari wakil rakyat terhadap situasi yang jelas-jelas menyentuh kedaulatan wilayah dan marwah pemerintahan daerah.
Ironisnya, pada rapat resmi antara Pemda Koltim dan pihak PT Toshida Indonesia yang digelar Rabu pekan lalu, Wakil Ketua DPRD Koltim, Aris Prasetyo, hadir mewakili lembaganya.
Ketika moderator rapat, Pj Sekda Koltim, La Fala memberikan kesempatan berbicara kepada pihak DPRD sebelum giliran manajemen PT Toshida, Aris Prasetyo sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun.
Ia memilih diam dan membiarkan kesempatan itu berlalu tanpa satu pun pandangan, pertanyaan, atau komentar terkait polemik aktivitas pertambangan di Taore.
Sikap diam Aris di forum resmi itu menjadi simbol paling gamblang dari lemahnya fungsi pengawasan DPRD Koltim.
Dalam momen penting tersebut seharusnya digunakan untuk mempertanyakan kepatuhan perusahaan ataupun lainnya, perwakilan legislatif justru bungkam total.
Sejak saat itu, sebagian kalangan mulai menilai bahwa dewan seolah tidak ingin terlibat dalam pusaran persoalan tambang Taore, entah karena mungkin ketakutan, ada kepentingan tertentu, atau sekadar abai terhadap tanggung jawabnya.
Pemda Koltim terus berjuang. Baru-baru ini, tim lintas instansi seperti Bappeda, PTSP, Bapenda, DLH, dan Satpol PP melakukan kunjungan lapangan di lokasi pertambangan perbatasan Kolaka-Koltim yaitu Desa Taore.
Namun perjalanan mereka sempat menghadapi penolakan dari pihak perusahaan yang menghalangi akses menuju lokasi tambang.
Tanpa dukungan politik dari DPRD, langkah Pemda terasa berat dan pincang sehingga menyulitkan berdiri tegak seorang diri.
“Pemda sudah turun, tapi dewan tidak terlihat. Harusnya mereka (pihak DPRD Koltim) satu suara, bukan diam seolah tidak tahu apa-apa,” ujar Karman, salah satu pemerhati dan masyarakat Koltim yang juga aktif mengawal isu tambang Taore.
Ia menambahkan, diamnya DPRD Koltim dari awal polemik hingga hari ini memperkuat dugaan jika lembaga itu kehilangan keberanian untuk berpihak kepada rakyat dan daerah.
“Mereka mungkin lupa, jabatan itu amanah rakyat yang wajib dijalankan. Bukan hanya duduk dan diam di kursi sidang,” tegas Karman.
Kini, ketika Pemda Koltim tengah menyiapkan pertemuan lanjutan dengan pihak PT Toshida, publik menunggu apakah DPRD akan tetap menjadi penonton atau akhirnya menunjukkan sikap tegas?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanda-tanda perubahan. Tidak ada rapat khusus, tidak ada rekomendasi, dan tidak ada suara keluar dari gedung DPRD Koltim. Hanya diam dan diam.
DPRD Koltim sebagai lembaga seharusnya berdiri sejajar dengan Pemda dalam mengawasi dan melindungi kepentingan daerah. Namun yang kental justru terlihat seperti bayangan yang hadir tanpa peran.
Jika kebisuan ini terus berlanjut, maka bukan hanya Pemda yang kehilangan wibawa, tetapi DPRD Koltim yang akan kehilangan kehormatannya sendiri.
Apakah DPRD akan tetap bersembunyi di balik diamnya, atau akhirnya sadar bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya duduk di kursi dewan, tapi berdiri bersama rakyat dan pemerintah daerahnya?.
Belum berhasil diperoleh pernyataan dari pihak DPRD Koltim sampai dengan berita ini diturunkan.
