Kolaka Timur – Pemerhati masyarakat Kolaka Timur, Karman menyuarakan kekecewaan mendalam atas insiden penolakan akses yang dialami rombongan Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur saat hendak memverifikasi aktivitas tambang PT Toshida Indonesia.
Tanggapan ini muncul menyusul pemberitaan media Kompasistana yang mengungkap kunjungan Pemda pada 20 Oktober 2025 berakhir antiklimaks karena dihalangi di pos check point perusahaan.
Dalam wawancara eksklusif, Karman menekankan bahwa tindakan PT Toshida mencerminkan kurangnya itikad baik perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.
“Menyikapi insiden penutupan jalan yang dilakukan oleh PT Toshida terhadap perwakilan Pemerintah Daerah Kolaka Timur saat meninjau lokasi batas IUP perusahaan dengan wilayah Kabupaten Kolaka Timur, kami sebagai masyarakat Kolaka Timur sangat menyayangkan sikap tersebut,” ujar Karman.
Ia menambahkan, tindakan PT Toshida mencerminkan bahwa perusahaan ini tidak memiliki itikad baik untuk membuka akses bagi Pemerintah Daerah Kolaka Timur dalam rangka mengidentifikasi batas wilayah IUP yang saat ini tengah menjalankan aktivitas eksplorasi di daerah kami.
Pernyataan ini langsung merujuk pada laporan Kompasistana, di mana rombongan Pemda yang terdiri dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satpol PP dihadang oleh petugas keamanan dengan alasan prosedur internal dan kebutuhan surat resmi yang memerlukan konfirmasi dua hari kerja. Bahkan, jalur masuk diblokir oleh truk bermuatan, sementara pengamatan visual menunjukkan aktivitas truk keluar-masuk area tambang, menimbulkan dugaan bahwa penghentian sementara operasi sebagaimana disepakati dalam rapat 15 Oktober 2025 belum sepenuhnya dilaksanakan.
Karman mendesak Pemda Kolaka Timur untuk bersikap lebih tegas.
“Oleh karena itu, kami berharap Pemda Kolaka Timur bersikap tegas dalam menyikapi insiden ini. Selain itu, Pemda juga perlu mengambil langkah-langkah konstruktif terkait hasil eksplorasi yang pernah dilakukan PT Toshida, sebagaimana dibahas dalam pertemuan antara manajemen perusahaan dan perwakilan pemerintah daerah,” katanya.
Ia memperingatkan potensi eskalasi jika perusahaan tidak kooperatif.
“Apabila PT Toshida tidak mengindahkan langkah-langkah tersebut, maka masyarakat Kolaka Timur siap mengambil tindakan tegas, termasuk menutup akses masuk bagi aktivitas pertambangan perusahaan tersebut,” imbuhnya.
Sikap PT Toshida yang dinilai tidak kooperatif ini telah memicu keresahan di kalangan masyarakat Kolaka Timur, yang merasa aktivitas pertambangan perusahaan tersebut belum sepenuhnya transparan dan sesuai dengan kesepakatan.
Masyarakat setempat menuntut itikad baik dari perusahaan serta langkah tegas dari Pemda untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kesepakatan bersama. Ancaman untuk “menggembok” aktivitas pertambangan PT Toshida menjadi sinyal kuat bahwa ketegangan dapat meningkat jika tidak ada solusi konstruktif yang segera diambil.
Insiden ini menunjukkan perlunya dialog terbuka antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencegah konflik lebih lanjut serta memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
